Perskpknusantara.com, Malinau- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jenderal (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., menargetkan pembangunan akses jalan perbatasan di Kalimantan Utara, khususnya jalur Malinau-Nunukan, dapat diselesaikan paling lambat pada awal 2029.
Target tersebut disampaikan Tito setelah melakukan kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah di Kabupaten Malinau. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi jalur penting bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Tito menjelaskan, persoalan konektivitas di wilayah perbatasan Kaltara telah menjadi perhatian pemerintah pusat selama beberapa tahun terakhir. Kondisi jalan yang belum memadai dinilai memberikan dampak terhadap mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
“Sudah hampir tiga sampai empat tahun saya selaku Mendagri sekaligus Kepala BNPP melihat ada hal yang perlu dikerjakan di perbatasan Kalimantan Utara, terutama karena akses jalan di perbatasan ini tidak bagus,” kata Tito.
Menurut Tito, kondisi tersebut sangat dirasakan masyarakat di kawasan seperti Krayan. Keterbatasan akses darat membuat masyarakat masih harus mengandalkan transportasi udara maupun sungai untuk menjangkau sejumlah wilayah, bahkan perjalanan dapat memakan waktu hingga berhari-hari.
Karena itu, pembangunan akses darat dinilai menjadi kebutuhan penting untuk memperbaiki sistem logistik sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di kawasan perbatasan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan kesanggupannya menyelesaikan pembangunan akses jalan perbatasan dalam waktu tiga tahun, yakni mulai 2027 hingga 2029.
“Dari PU mereka sanggup menyelesaikannya dalam waktu tiga tahun, paling lambat awal 2029. Dimulai tahun depan, 2027, 2028, 2029,” ujarnya.
Tito menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk keseluruhan pembangunan akses jalan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp32 triliun.
Dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar, pembangunan nantinya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas setiap tahun. Kementerian PU diminta menyusun rencana induk pembangunan secara lebih rinci, termasuk menentukan ruas jalan yang akan dikerjakan pada 2027, 2028, dan 2029 serta besaran anggaran yang dibutuhkan.
“Ini harus di-breakdown, 2027 mengerjakan mana, 2028 mengerjakan mana, 2029 mengerjakan mana. Anggaran per tahun itu berapa,” jelas Tito.
Dalam menentukan ruas prioritas, pemerintah pusat juga mempertimbangkan masukan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Salah satu akses yang menjadi perhatian adalah jalur menuju Krayan.
Selain itu, sejumlah ruas yang menghubungkan kawasan berpenduduk di Apau Kayan serta jalur dari Malinau menuju wilayah selatan juga diusulkan masuk dalam prioritas pembangunan.
Tito mengatakan, penentuan prioritas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Ruas jalan yang menghubungkan wilayah berpenduduk dinilai lebih mendesak karena berkaitan langsung dengan aktivitas warga, mobilitas, serta akses terhadap berbagai pelayanan dasar.
Tak hanya jalan, kebutuhan renovasi Bandara Apau Kayan turut menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Tito menilai keberadaan bandara tetap dibutuhkan meskipun nantinya akses jalan darat telah tersambung.
Bandara dapat menjadi pilihan transportasi alternatif untuk mempercepat pergerakan masyarakat dan distribusi logistik, khususnya menuju wilayah yang memiliki kondisi geografis cukup sulit.
Lebih jauh, Tito menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak semata-mata bertujuan meningkatkan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Infrastruktur tersebut juga memiliki arti penting dari sisi pertahanan dan keamanan negara.
Menurutnya, kawasan perbatasan harus terus dibangun dan dikembangkan agar semakin maju serta mampu berfungsi sebagai buffer zone atau kawasan penyangga pertahanan nasional.
Tito juga menyoroti persoalan distribusi logistik yang dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat perbatasan. Ketika akses dari wilayah Indonesia sulit, masyarakat cenderung lebih mudah memperoleh kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga.
“Banyak yang membeli logistiknya ke tetangga kita. Itu membuat mereka merasa tidak adil. Itu akan membuat nasionalisme mereka bisa menjadi berkurang,” ujarnya.
Untuk memastikan rencana pembangunan berjalan sesuai target, Tito mendorong adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala. Ia menyampaikan dua opsi, yakni membentuk satuan tugas khusus pembangunan jalan Malinau-Nunukan atau menggunakan mekanisme koordinasi rutin yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten.
Apabila tidak dibentuk satgas khusus, Tito mengusulkan agar rapat koordinasi dilaksanakan setiap tiga atau empat bulan. Pertemuan dapat dilakukan di Tanjung Selor, Jakarta, maupun secara daring melalui Zoom.
“Harus rapat tiga-empat bulan sekali, entah di Tanjung Selor, di Jakarta, atau menggunakan Zoom. Tapi harus tahu progresnya, harus ada kemajuan,” katanya.
Selain evaluasi berkala, pihak yang melaksanakan pembangunan juga diminta membuat rencana kegiatan bulanan dengan target yang terukur. Dengan pola tersebut, perkembangan pembangunan dapat dipantau secara rutin dan setiap tahapan memiliki tindak lanjut yang jelas.
Pemerintah pusat berharap pembangunan akses jalan perbatasan tidak berhenti pada tahap rapat maupun perencanaan, tetapi benar-benar berjalan sesuai tahapan dan target yang telah ditetapkan.
Usai kunjungan kerja di Malinau, Tito dijadwalkan meninjau langsung kondisi wilayah Krayan. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan di Tanjung Selor dan Sebatik untuk mematangkan kembali rencana induk pembangunan jalan perbatasan.
Rencana pembangunan tersebut nantinya akan dirinci berdasarkan tahapan pekerjaan, skala prioritas, serta kebutuhan anggaran setiap tahun sebelum selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. /Karyadi Salam, melaporkan dari Malinau, Kaltara/.