Perskpknusantara.com, Malinau- Pemerintah pusat menargetkan pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kalimantan–Malaysia sepanjang kurang lebih 2.300 kilometer dapat diselesaikan pada 2028. Dalam rangka mempercepat realisasi target tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Kamis (22/10/2026).
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan jalan di kawasan perbatasan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kunjungan tersebut sekaligus bertujuan mengidentifikasi kebutuhan peningkatan jalan nasional di Malinau yang memiliki posisi strategis di wilayah perbatasan negara.
Kedatangan Dody Hanggodo beserta jajaran Kementerian PU disambut oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, di Kantor Bupati Malinau pada Kamis siang.
Dody menjelaskan, pembangunan jalan perbatasan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat. Oleh karena itu, peninjauan secara langsung diperlukan untuk mengetahui kondisi terkini infrastruktur sekaligus memetakan kebutuhan perbaikan dan peningkatan pada setiap ruas jalan.
“Kunjungan ini sebenarnya untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar jalan di kawasan perbatasan Kalimantan–Malaysia yang menjadi perhatian pemerintah ini, diperkirakan mencapai sekitar 2.300-an kilometer, ditargetkan rampung pada 2028,” ungkap Dody.
Selain memastikan pelaksanaan target pembangunan jalan perbatasan, kunjungan Menteri PU tersebut juga menindaklanjuti permohonan Bupati Malinau yang mengharapkan dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di wilayahnya.
Berdasarkan hasil peninjauan, Dody menyebut masih ada sejumlah ruas jalan nasional yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Beberapa kebutuhan tersebut mencakup pelebaran badan jalan, perbaikan sistem drainase, serta pembenahan konstruksi agar memenuhi standar jalan nasional.
Ia mengatakan, berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut akan dikaji secara bertahap dengan mengacu pada kondisi nyata di lapangan. Kementerian PU juga akan terus mengupayakan dukungan pembiayaan agar program pembangunan dapat terlaksana.
Peningkatan kualitas jalan di Malinau dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di kawasan perbatasan yang membutuhkan akses transportasi memadai. Ketersediaan jalan yang layak diharapkan mampu mendukung kelancaran mobilitas penduduk, distribusi barang, serta perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat.
Dody menegaskan, percepatan pembangunan jalan di kawasan perbatasan memerlukan koordinasi dan kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Melalui upaya tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya mencapai target penyelesaian pembangunan jalan pada 2028, tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun dapat meningkatkan aksesibilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. /Karyadi Salam, melaporkan dari Malinau, Kaltara/