Perskpknusantara.com, Malinau- Percepatan pemerataan pembangunan dan penguatan kondisi ekonomi daerah menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan antara DPRD Kabupaten Malinau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara), Rabu (23/9/2026).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Malinau Ping Ding, bersama Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, serta sejumlah anggota DPRD. Rombongan datang ke Kantor Gubernur Kaltara dalam rangka mempererat koordinasi sekaligus membahas sejumlah agenda strategis pembangunan daerah.
Kedatangan rombongan DPRD Malinau diterima Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., Asisten Bidang Administrasi Umum, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Malinau menyampaikan berbagai persoalan dan rencana pembangunan yang menjadi perhatian daerah. Salah satunya menyangkut perkembangan kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Malinau yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah sektor dasar menjadi perhatian, terutama pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan serta kesehatan. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
DPRD Malinau juga menekankan pentingnya dukungan terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk. Keberadaan proyek tersebut dinilai strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih dengan adanya kecenderungan penurunan pendapatan yang bersumber dari sektor pertambangan.
“PLTA Mentarang Induk merupakan salah satu proyek strategis yang perlu terus mendapat dukungan karena berkaitan erat dengan pengembangan ekonomi serta pembangunan di Malinau dan Kalimantan Utara,” menjadi salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan.
Di bidang kesehatan, DPRD Malinau turut membahas rencana pengalihan kepesertaan BPJS Kesehatan yang diperkirakan berdampak terhadap sekitar 4.000 warga Malinau.
DPRD meminta agar proses pengalihan kepesertaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sehingga tidak menimbulkan kendala bagi warga yang membutuhkan layanan.
Pembahasan juga mencakup sektor infrastruktur dan konektivitas wilayah. DPRD Malinau menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Kaltara dalam mempercepat pembangunan jaringan jalan darat menuju kawasan pedalaman dan perbatasan.
Peningkatan konektivitas darat tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat. Selain itu, pembangunan jalan juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap transportasi udara serta menekan kebutuhan subsidi angkutan udara untuk wilayah yang selama ini sulit dijangkau melalui jalur darat.
Menanggapi berbagai aspirasi dan agenda yang disampaikan DPRD Malinau, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengapresiasi upaya koordinasi yang dilakukan jajaran DPRD Malinau.
Menurut Zainal, komunikasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta lembaga legislatif sangat diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kolaborasi lintas pemerintah merupakan pondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal,” ujar Gubernur Zainal.
Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemprov Kaltara dan Pemerintah Kabupaten Malinau. Koordinasi yang terjalin diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan, serta mendorong penguatan dan keberlanjutan perekonomian daerah. /Karyadi Salam, melaporkan dari Malinau, Kaltara/