Desa pembeliangan, Nunukan- Program strategis nasional Cetak Sawah Rakyat(CSR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto anggaran Milyaran rupiah dari APBN. tidak kunjung terealisasi di Desa Pembeliangan, Kabupaten Nunukan.
Program ketahanan pangan di Desa Pembeliangan Kabupaten Nunukan, diduga belum berjalan optimal. Pasalnya, yang dialokasikan untuk ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga kini belum disalurkan kepada Pemerintah Desa Pembeliangan.

Warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengeluhkan program yang sampai saat ini belum terealisasikan, nyata nya telah tiga kali diadakan rapat guna membahas program yang digadang oleh Presiden Prabowo tersebut.
“Rapat ke 1 tanggal 17/10/2025 di Wisma Nusantara Sebuku dipimpin dari Tim SID (Survei Investigasi Desain) adalah tim teknis yang bertugas merencanakan, mensurvei, dan merancang infrastruktur pertanian atau lahan. Fokus utamanya adalah menilai kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial, serta membuat desain rinci (RAB) untuk pengembangan sawah, irigasi, atau lahan rawa. Tim ini sering melibatkan tenaga ahli akademisi atau konsultan yang hadir pada saat itu ada 20 orang tokoh dan Kepala Adat. Pada saat rapat, masyarakat dibagi formulir isian mengenai kesanggupan jadi calon petani cetak sawah ” Ujar orang yang tidak ingin disebutkan namanya.
“selanjutnya Rapat ke 2 Tanggal 27/11/2025 di Balai Desa Pembeliangan rapat dihadiri Sekretaris Desa, Kepala Adat, Kamtibmas dan Tim Sosialisai dari Unmul dan juga hadiri oleh Tim Sukses Pak Prabowo yang mewakili kaltara dan masyarakat pun hadir. Adapun hasil rapat pada waktu itu tentang pembagian lahan dan sudah mengarah kepada desain karena status tanah sudah Acc.” LanjutNya menerangkan kepada awak media.
“lalu Rapat ke 3 pada tanggal 22/01/2026 di Aula Desa Pembeliangan dihadir oleh PPL Babinsa, ketua BPD dan masyarakat hadir lebih banyak, hasil rapat pada waktu itu tentang pembentukan Ketua Brigade, kepengurusan sebanyak 6 orang yang akan mengurus.587 yang sudah terdata di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan dan akan mengelola lahan seluas 1857 ha. namun sampai detik ini kenapa belum terealisaikan kemana anggaran itu ???” Tutupnya.
Publik menduga anggaran BUMDes Desa Pembeliangan yang belum terealisasi, bisa menghambat program ketahanan pangan, yang selama ini digadang-gadang oleh Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Dia menambahkan harusnya Pemerintah Pusat sana melakukan pengecekan melalui survey kelapangan dahulu, namun fakta di lapangan bertolak belakang, Hingga saat ini anggaran miliaran rupiah tersebut terancam sia-sia, dan mimpi Buruk untuk menjadi mandiri pangan pun sirna.
Masyarakat berharap kiranya program tersebut dapat segera terealisasikan, agar di Desa pembeliangan semakin maju dan berjaya…

