Perskpknusantara.com- Nunukan- Anggota DPRD Nunukan, Donal, melontarkan kritik keras kepada jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nunukan saat rapat kerja bersama Komisi III DPRD. Sorotan tersebut dipicu minimnya rencana pembangunan yang dialokasikan untuk wilayah IV pada tahun anggaran 2026.
Donal mengaku kecewa melihat ketimpangan pembangunan serta distribusi anggaran PUPR 2026 bagi daerah pemilihannya. Padahal, Kabupaten Nunukan telah memasuki usia ke-26 tahun. Namun hingga kini, sejumlah kecamatan di wilayah pedalaman masih tertinggal dan belum menikmati layanan dasar seperti listrik dan akses jalan, jauh dibandingkan kawasan perkotaan.
“Di tempat kami, masyarakat masih mengandalkan lampu pelita. Listrik tidak ada, jalan pun tidak tersedia. Sementara di kantor, orang-orang duduk nyaman ber-AC. Di mana hati nurani pemerintah?” ujar Donal, Rabu (26/11).
Ia juga menyoroti besarnya anggaran kegiatan survei kondisi jalan dan jembatan yang tercantum dalam RKA PUPR Nunukan. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah, dengan rincian sekitar Rp300 juta untuk survei jalan dan Rp100 juta untuk survei jembatan.
Menurut Donal, anggaran survei tersebut tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat pedalaman. Pasalnya, dari tahun ke tahun kegiatan hanya berhenti pada tahap perencanaan tanpa berlanjut ke pembangunan fisik.
“Setiap tahun survei terus dilakukan. Anggaran habis, tapi jalan tidak pernah terwujud. Survei apa ini? Untuk apa mengeluarkan dana besar jika realisasinya nol?” tegasnya.
Ia menilai dana tersebut seharusnya dialihkan langsung untuk pembukaan akses jalan, yang merupakan kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat di wilayah hulu sungai, kawasan adat, dan daerah perbatasan.
Lebih lanjut, Donal menilai PUPR Nunukan masih memusatkan sebagian besar program dan anggaran di wilayah perkotaan. Sementara kecamatan pedalaman seperti Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Sembakung Atulai, Sembakung, hingga Krayan hanya memperoleh porsi anggaran yang sangat terbatas.
“Nunukan kota bisa dapat Rp16 sampai Rp17 miliar. Daerah kami paling tinggi hanya Rp3–4 miliar. Bahkan Lumbis Ogong tidak sampai Rp1 miliar. Kalau ini bukan ketidakadilan, lalu apa?” katanya.
Ia mengungkapkan, selama lebih dari dua dekade Kabupaten Nunukan berdiri, masih ada kecamatan yang belum sama sekali merasakan pembangunan jalan kabupaten. Kondisi tersebut, menurutnya, mencerminkan perlakuan tidak adil terhadap wilayah pedalaman yang terus dibiarkan tertinggal.
“Wilayah kami adalah wilayah adat, wilayah budaya, sekaligus perbatasan negara. Tapi justru diabaikan. Jangan jadikan kami seperti anak tiri. Masyarakat kami setiap hari naik perahu, mandi di sungai, pakai lampu pelita, dan belum pernah menikmati pelayanan dasar yang layak,” ungkapnya.
Selain infrastruktur jalan, Donal juga menyoroti kondisi sarana pemerintahan di Kecamatan Lumbis Ogong. Ia menyebut kantor camat dalam keadaan rusak dan tidak tersedia rumah dinas, sehingga banyak pegawai memilih tinggal di Mansalong yang fasilitasnya lebih memadai.
“Kantor camat rusak, rumah dinas tidak ada. Bagaimana pelayanan bisa berjalan? Aparat akhirnya memilih tinggal di Mansalong karena tidak ada fasilitas pendukung,” jelasnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Donal memberikan peringatan tegas agar RKA PUPR 2026 segera dievaluasi dan diperbaiki. Ia menegaskan tidak akan menyetujui program yang dinilai hanya menghabiskan anggaran tanpa manfaat langsung bagi masyarakat.
“Saya minta semua diubah. Kalau tidak, di Banggar akan saya coret. Saya lebih baik tidak ada program berjalan daripada masyarakat kami terus dianaktirikan. Kami menuntut pemerataan anggaran dan prioritas nyata bagi wilayah pedalaman,” pungkasnya. /Karyadi Salam, melaporkan dari Nunukan, Kaltara/