Perskpknusantara.com, Balikpapan- Jumlah lulusan SD di Balikpapan terus meningkat setiap tahunnya, namun kapasitas sekolah negeri masih belum mampu mengakomodasi seluruh siswa. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Aminuddin, menilai hal ini sebagai persoalan serius yang harus segera ditangani.
“Tahun ini ada sekitar 16 ribu lulusan SD, sementara daya tampung SMP negeri hanya sekitar 6 ribu siswa. Itu berarti, ada sekitar 9 ribu anak yang harus mencari alternatif lain,” ujarnya pada Jumat (11/4/2025).
Aminuddin menjelaskan bahwa kondisi ini mendorong banyak orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta, meskipun sebagian besar masih berharap anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Sebagai langkah cepat, ia menyarankan adanya peningkatan kualitas sekolah swasta agar bisa setara dengan sekolah negeri, sehingga siswa tetap mendapatkan pendidikan yang bermutu.
Namun untuk solusi jangka panjang, Aminuddin menegaskan bahwa pembangunan SMP baru harus menjadi prioritas. “Idealnya, setiap tahun minimal ada satu sekolah menengah pertama yang dibangun. Tapi kita juga sadar, anggaran daerah kita terbatas,” jelasnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bisa memberikan bantuan melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu). Apalagi saat ini ada banyak tokoh asal Balikpapan yang menempati posisi strategis di pemerintahan provinsi, seperti Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.
“Ini adalah momen yang tepat bagi Wali Kota Balikpapan untuk menjalin komunikasi yang lebih intens dengan pihak provinsi,” tambahnya.
Aminuddin juga mengajak kalangan dunia usaha untuk turut ambil bagian. Menurutnya, banyaknya perusahaan besar di Balikpapan bisa dilibatkan lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam membangun fasilitas pendidikan, mulai dari ruang kelas, laboratorium, hingga sarana penunjang lainnya.
Selain itu, ia juga meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh dan tidak hanya terfokus di wilayah pusat kota. “Daerah seperti Balikpapan Barat, Utara, dan Timur juga memerlukan perhatian yang sama,” tegasnya.
Terkait pemerataan pendidikan, Aminuddin menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang agar tidak muncul praktik-praktik yang tidak sehat saat proses PPDB berlangsung. Ia juga mendorong agar program beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta terus diperluas.
“Kalau belum semuanya bisa masuk sekolah negeri, paling tidak mereka tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa terbebani biaya,” katanya.
Menutup pernyataannya, Aminuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam menjaga dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pendidikan di Balikpapan.
“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau DPRD. Karena pendidikan merupakan dasar dalam membangun kualitas manusia,” pungkasnya. /Samuel Matius, melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur/