Perskpknusantara.com, Malinau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Ruang Laga Feratu, Senin (23/2/2026). Forum tersebut dibuka langsung oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa, SE., MH.
Dalam sambutannya, Wempi menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan momentum strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan tetap berada di jalur visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
“Ini bukan agenda rutin semata, tetapi langkah strategis untuk memastikan program kita tetap sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menuju Malinau yang mandiri, maju, dan sejahtera,” ujar Wempi.
Ia menjelaskan, tahapan pembangunan daerah telah dirancang secara bertahap. Tahun 2025 disebut sebagai fase peletakan fondasi, 2026 sebagai tahun penguatan, dan 2027 akan menjadi tahun akselerasi pencapaian program prioritas.
“Kalau fondasinya sudah kita letakkan dan kita perkuat, maka 2027 harus menjadi momentum percepatan. Kita tidak boleh berjalan biasa-biasa saja,” tegasnya.
Tema pembangunan 2027 diarahkan pada penguatan tata kelola dan kelembagaan berbasis digital menuju pemerintahan yang bersih, adaptif, dan melayani. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Bupati Wempi secara khusus menyoroti pemerataan tenaga guru dan tenaga kesehatan hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan. Menurutnya, membangun Malinau berarti membangun seluruh 109 desa.
“Kalau semua ingin di kota, siapa yang membangun desa? Jangan anggap ditempatkan di pedalaman itu dibuang. Justru di sanalah pengabdian kita dibutuhkan,” katanya.
Ia meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki komitmen kuat dalam menjalankan tugas di mana pun ditempatkan, demi pemerataan layanan dasar bagi masyarakat.
Selain SDM, transformasi ekonomi berkelanjutan menjadi prioritas berikutnya. Pemkab Malinau mendorong penguatan daya saing produk lokal serta percepatan digitalisasi UMKM.
Bupati Wempi menilai, pemanfaatan ruang digital menjadi kunci agar pelaku usaha lokal mampu bersaing lebih luas.
“Produk kita harus dikenal lebih luas. Gunakan media digital untuk promosi dan pemasaran. Pemerintah akan mendorong penguatan jaringan internet sampai ke desa-desa,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam memastikan infrastruktur telekomunikasi menjangkau wilayah terpencil, sehingga generasi muda dan pelaku usaha tidak tertinggal dalam era digital.
Di sektor infrastruktur, Bupati Wempi meminta agar alat berat yang telah didistribusikan ke kecamatan benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pembukaan dan perawatan jalan tani.
“Jangan sampai alat hanya jadi pajangan. Pastikan sektor ekonomi masyarakat bergerak,” tegasnya.
Ia juga mendorong pengembangan lahan-lahan tidur melalui program Pertanian Sehat sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan ekonomi desa.
Isu lingkungan turut menjadi perhatian. Bupati Wempi menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pencemaran sungai, aktivitas tambang, serta praktik penangkapan ikan ilegal seperti penyetruman dan peracunan.
“Kita harus jaga sungai kita. Ini sumber kehidupan masyarakat. Jangan sampai rusak karena kelalaian atau kepentingan sesaat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung komitmen pemerintah dalam memerangi narkoba, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengusulkan perlunya fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba agar dapat dipulihkan dan kembali produktif.
“Kalau pengedar tentu proses hukum. Tapi pengguna juga harus kita pikirkan rehabilitasinya agar tidak terus berulang,” katanya.
Menghadapi dinamika kebijakan pusat dan kondisi fiskal nasional, Pemkab Malinau juga akan fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjaga stabilitas pembangunan.
Bupati Wempi berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat, tokoh agama, dan dunia usaha, ikut mengawal proses perencanaan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Yang sudah sejahtera kita perkuat, yang belum mampu kita bantu. Fokus kita tetap pada pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja,” tutupnya.
Melalui konsultasi publik ini, Pemkab Malinau berharap RKPD 2027 benar-benar menjadi dokumen perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mempercepat terwujudnya Malinau yang mandiri, maju, dan sejahtera. /Karyadi Salam, melaporkan dari Malinau, Kaltara/